Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DKUKM), Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk program subsidi bunga pinjaman UMKM nol persen pada tahun 2026.
Kepala DKUKM Kepri, Riky Rionaldi, menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai perbankan di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepri.
“Misalnya, di Kabupaten Natuna ada Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), kemudian di Kabupaten Bintan ada BTN,” katanya.
Riky menjelaskan bahwa teknis penyaluran pinjaman UMKM tanpa bunga itu menyesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di masing-masing perbankan. Perbankan bertugas menyalurkan pinjaman modal kepada pelaku UMKM, sementara Pemprov Kepri menanggung biaya subsidi bunganya melalui APBD, sehingga peminjam tak perlu lagi membayar bunga bank.
“Pagu pinjamannya mulai dari Rp20 juta sampai Rp40 juta per pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),” ungkapnya.
Riky mengajak para pelaku usaha memanfaatkan program ini sebagai wujud komitmen Pemprov Kepri bersama perbankan memberikan kemudahan akses permodalan usaha tanpa bunga.
Program peningkatan ekonomi daerah tersebut sudah berlangsung sejak 2021, dengan menyasar sekitar 1.400 pelaku UMKM dan penyaluran pinjaman mencapai Rp30 miliar.
“Bagi masyarakat yang ingin mengetahui syarat dan alur pinjaman, bisa bertanya langsung ke pihak bank bersangkutan atau di kantor Dinas UKM kabupaten/kota setempat,” ucap Riky.
Riky menambahkan bahwa program pinjaman modal usaha tanpa bunga itu akan diperkuat dengan transformasi digitalisasi UMKM guna mendukung produk-produk lokal naik kelas hingga menembus pasar global. (win)
